))
PPN 12 Persen Diketok, (Tidak) Berdampak pada Masyarakat Umum?
Manage episode 456117802 series 3152218
Treść dostarczona przez KBR Prime. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez KBR Prime lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Meski mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, pemerintah bersikukuh menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini kata pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kenaikan PPN jadi 12 persen tidak berlaku untuk semua barang, hanya untuk produk barang dan jasa mewah. Disebutkan yang termasuk di dalamnya antara lain bahan pangan premium, pelayanan kesehatan hingga pendidikan premium.
Tapi begitu tetap ada kekhawatiran PPN 12 persen ini memengaruhi masyarakat secara umum. Apakah demikian? Bagaimana sebaiknya menyikapi kebijakan ini? Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
1357 odcinków
Udostępnij
